BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta menyampaikan ketimpangan di wilayah Bali masih banyak ditemui lantaran tidak meratanya potensi sumber daya.
[pilihan-redaksi]
“Disamping belum meratanya infrastruktur penunjang pada masing-masing wilayah,” ungkap Sudikerta dalam sambutannya pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali yang dilaksanakan pada Selasa (6/6) di Kantor Otoritas Jasa keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar.
Sudikerta juga menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada OJK serta pihak-pihak yang ikut dalam pembentukan TPAKD sebagai wujud mempercepat akses keuangan daerah yang lebih baik.
“Saya selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, menyambut baik dan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusa Tenggara beserta pihak-pihak atas terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali, semoga inisiatif ini dapat memperkuat kerjasama antara stakeholders industry jasa keuangan di daerah, dalam kerangka membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarat,” ujarnya.
Menurut Sudikerta, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bali yang dideklarasikan 27 Juni 2016 diharapkan menjadi media bagi masyarakat Bali dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor UMKM.
Sudikerta menyatakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mendukung tugas TPKAD adalah adanya komitmen dari seluruh stakeholder terkait, dalam mendorong percepatan akses keuangan di daerah. Selain itu adanya infrastruktur yang memadai seperti kelengkapan struktur keanggotaan, data informasi yang lengkap mengenai perekonomian daerah, disamping perlu adanya sinergitas kebijakan dari para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah.
“Monitoring dan evaluasi atas seluruh kegiatan TPAKD di tahun 2016 hendaknya diidentifikasi dan dianalisa, segala permasalahan yang terkait dengan akses keuangan daerah hendaknya dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja tahun 2017. Dengan demikian kedepan TPAKD diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan daerah khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali yang berdaya saing di era Masyarakat Ekonomi Asean,” tutup Sudikerta. [rls/prov/wrt]
