Menteri PMK Serukan Pembangunan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Rakyat

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Menteri PMK Serukan Pembangunan Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Rakyat

Kamis, 22 Februari 2018, 06:44 WITA Follow

Beritabali.com/BNPB

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyerukan kepada jajaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia untuk membangun kesiapsiagaan bencana berbasis rakyat dan peringatan dini. Seruan tersebut disampaikan Puan Maharani saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencnana Daerah pada Rabu malam (21/2) di Nusa Dua Convention Center, Badung.

Puan juga meminta jajaran BNPB dan BPBD untuk membangun sinergi penanggulangan bencana antara kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat upaya membangun penanggulangan bencana berbasis rakyat, peringatan dini dan sinergi pemerintah daerah dengan pusat merupakan langkah yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana, sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015 – 2019.

“Oleh karena itu, agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.” kata Puan.

Dalam konteks rakernas, Puan mengharapkan BNPB dan BPBD untuk memformulasikan berbagai agenda strategis untuk pembangunan kapasitas. Rakernas ini merupakan momentum yang baik dalam membangun kapasitas individu, kelembagaan, program dan kegiatan BNPB – BPBD agar penanggulangan bencana di Indonesia semakin efektif.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu juga meningkatkan kapasitas manajerial di tingkat pimpinan BPBD, keterpaduan rencana kerja pusat dan daerah dalam mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, serta kapasitas pengetahuan melalui knowledge sharing.

Tantangan penanggulangan bencana di Indonesia sepanjang 2017 sangat besar. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 2.372 kejadian bencana terjadi pada tahun lalu. Meskipun jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun 2016, jumlah kejadian bencana sangat tinggi. Pada Januari 2018 ini saja, BNPB mencatat 204 kejadian bencana dan menimbulkan korban jiwa meninggal hingga 19 jiwa. Dilihat dari tren kejadian, bencana hidrometeorologi tetap menjadi yang paling dominan dengan tanah longsor sebagai bencana paling mematikan.