Beritabali.com, Badung. APBD Badung 2020 mengalami tren pesimis di sektor asumsi. Hal ini menunjukkan pemerintahan monoton & kurang greget.
[pilihan-redaksi]
Mencermati APBD
Badung dalam rancangan KUA & PPAS tahun 2020 dimana pendapatan dirancang hanya Rp6.8 triliun, atau turun 11.95% dari APBD induk 2019 yang ditetapkan Rp7.7 triliun.
Menunjukkan adanya tren
penurunan asumsi besaran penerimaan Daerah yang mestinya harus dirancang naik atau optimis, tapi kenapa menjadi pesimis padahal tidak ada asumsi kejadian luar biasa atau post majeur yang mendegradasi
pariwisata, bahkan justru sektor
pariwisata menunjukkan tren peningkatan jumlah kunjungan wisman ke
Badung di tahun 2018 ke 2019 sebesar 12% serta peningkatan proyeksi dari tahun 2019 ke 2020.
Itu artinya ada Asumsi Pesimistis, dan yang diakibatkan oleh asumsi pendapatan yang tidak mencapai target. Sejatinya, dalam pengelolaan
APBD harusnya asumsinya optimis atau positif didukung oleh kerja keras yang tidak hanya sekedar kerja keras, inovasi bertumbuh, penguasaan teknologi & perubahan pola kerja yg lebih efisien, efectik dan produktif.
Khusus di sektor pendapatan masih sangat banyak sumber-sumber yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah seperti: (1). Pengelolaan Jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota sesuai UU no 28 th 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yang belum digarap dengan maksimal. Terbukti sistem penjualan kamar, perjalanan wisata, kuliner, dan ekstra value package yang dikelola secara online maupun Offline oleh para agen di
Badung belum tersentuh padahal kewenangan jelas ada.
Sejauh ini sektor
pariwisata tumbuh pesat dengan berbagai pembaharuan teknologi dalam sistem dan managemen digitalisasi dimana tak kurang ada 12 agen BPW online beroperasi di
Badung yang belum tersentuh atau sama sekali belum pernah diajak sharing/gathering seperti Traveloka, Agoda, Zuzu, Booking.com, Pegi Pegi, Ticket.com, Expedia, R&B, Reed Doorz, Airy Room, Hotel.com, & OYO padahal mereka sangat mungkin dijaring karena kantor & operasionalnya ada di Badung.
[pilihan-redaksi2]
Diproyeksi lebih dari 4,5 juta wisman yang ke Badung dari 6,5 juta tahun 2018 adalah via online yang luput dari kewajiban pajak daerah. Mereka harus diajak gathering untuk mendapatkan data ansich sistem kerja mereka, ini perlu langkah berani.
Selanjutnya (2) masih ditemukan secara empirik ratusan bahkan ribuan sarana akomodasi yang belum mengantongi NPWPD yang tersebar di Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi. Ini potensi yang sangat besar. Karena sejauh ini disinyalir pemerintah belum memiliki data valid jumlah sarana akomodasi /jumlah kamar di
Badung termasuk belum ada cara penghitungan okupnasi rata-rata yang akurat, demikian juga sarana
pariwisata lainnya seperti Spa, Resto, Atraksi, House Music dan franchise masih belum terdata dengan baik.
Jadi asumsi penerimaan di Badung harusnya bisa naik dan dipastikan naik dengan catatan ada kemampuan untuk melakukan Diversifikasi, Ekstensifikasi dan digitalisasi sesuai UU NO 28 Tahun 2009 dan gerak Inovasi. Saya optimis APBD 2020 yang diasumsi Rp6,8 triliun bisa diasumsi naik hingga Rp8,5 triliun dari perhitungan pertumbuhan wisman naik 12% year to year jadi angka APBD Tahun 2019 yang ditetapkan Rp7,7 triliun bisa naik 12% menjadi Rp8,5 triliun jika ada langkah greget dari pemerintah Badung.
Penulis : I Wayan Puspanegara, SP, M.SI
Pengamat Pariwisata Badung
