Pembangunan Dermaga Sanur dan Tanah Ampo Akan Melibatkan Pihak Swasta

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Pembangunan Dermaga Sanur dan Tanah Ampo Akan Melibatkan Pihak Swasta

Jumat, 26 Juli 2019, 22:00 WITA Follow

beritabali.com/ist

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Beritabali.com, Denpasar. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pengelolaan kawasan dermaga Sanur dan kelanjutan pembangunan pelabuhanTanah Ampo di Karangasem akan melibatkan pihak swasta.

[pilihan-redaksi]
Dia berharap dengan pelibatan pihak swasta, maka pengelolaannya akan lebih profesional. "Kita harapkan swasta yang masuk mempunyai pengalaman internasional. Kita ingin, Bali memiliki standar internasional. Jadi basic-nya APBN, sedangkan tambahan yang sifatnga amanitis dan menjurus ke spesialis itu kita harapkan swasta," terangnya didampingi Gubernur Wayan Koster meninjau rencana pengembangan kawasan Dermaga Sanur di Pantai Matahari Terbit, Denpasar serta kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo, Karangasem, Jumat (26/7).

Kunjungan Menhub Budi Karya ini merupakan bagian rencana percepatan realisasi pembangunan infrastruktur transportasi terintegrasi di Bali dari program gagasan Gubernur Koster yang telah mendapat dukungan Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu lalu.

Menteri Budi Karya mengatakan, Demaga Sanur sangat potensial dikembangkan. Hal ini setelah pihaknya melihat desain dan kunjungan langsung di lapangan. Rencana ini pun segera akan difinalkan dengan penganggaran pembangunan yang dikombinasikan dari APBN dan KPBU. "Jadi kita kombinasikan, APBN itu ada, swasta lokal, swasta nasional, dan swasta internasional juga ada di sini," jelasnya.

Dengan realisasi pembangunan dermaga ini selain menjawab kebutuhan masyarakat, juga akan meningkatkan kunjungan dan akan mampu menambah waktu tinggal wisatawan di Bali.

"Kalau sekarang satu tahun misal 7 juta (kunjungan wisatawan), dengan seperti ini jadi 3 juta, artinya 3 juta orang dari 7 juta ke Nusa Penida jadi ada tambahan," ujar Menteri Budi Karya.

Sementara Gubernur Koster menyebutkan bahwa rencana pembangunan Dermaga Sanur ini merupakan bagian realisasi dari program infrastruktur terintegrasi darat, laut, dan udara. "Yang laut ini adalah kaitannya dengan segitiga Sanur, Nusa Penida dan Lembongan. Utamanya kepentingan transportasi masyarakat Nusa yang hilir mudik ke Denpasar, transportasi saat piodalan di Pura Dalem Ped, dan transportasi bagi wisatawan. Ribuan pemedek dari seluruh Bali yang tangkil ke Dalem Ped," kata Gubernur Koster.

"Mumpung ini sedang akan bangun, maka harus berstandar internasional. Nah, aspirasi ini telah saya sampaikan kepada Bapak Presiden pada 22 Juli 2019 lalu, dan Beliau langsung merespon dengan menghubungi Bapak Menhub untuk memprogramkan. Bahkan, Beliau memerintahkan secepat mungkin yakni tahun 2020. Jadi Bapak Menteri hadir untuk memastikan program ini berjalan," imbuh Gubernur Koster.

Seusai meninjau lokasi pembangunan kawasan Dermaga Sanur, selanjutnya rombongan Menhub dan Gubernur Bali meninjau kelanjutan pembangunan Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem.

Proyek kelanjutan pembangunan pelabuhan yang sempat terhambat ini, menurut Menhub Budi Karya juga akan mengadeng pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi di bidang konektifi, baik itu untuk pelabuhan bagi yacht ataupun cruise.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, Bali ditingkatan kapasitasnya sebagai tempat tujuan wisata. Sebagaimana kita ketahui, Pelabuhan Tanah Ampo adalah salah satu konektifitas pariwisata. Jadi, proyek ini memang kolaborasi antara pemerintah tingkat II, I, dan Pusat. Nah untuk selanjutnya, kita ingin lebih profesional," ujar Menhub Budi Karya.

Di sisi lain Gubernur Koster pada kesempatan itu menjelaskan berbagai kendala penyebab belum beroperasinya Pelabuhan Tanah Ampo, serta soal rencana untuk mengatasi. “Diduga lantaran terdapat perbedaan volume pasangan batu pemecah ombak antara kondisi di lapangan. Untuk itu nanti akan dibuatkan penghalang ombaknya, breakwater. Di sebelah kiri (menghadap darat) untuk kapal kecil kita akan keruk, sedangkan vertikal (sandaran kapal) ini untuk kapal lebih besar," terang Gubernur Koster.

]
[pilihan-redaksi2]

Selanjutnya ia menambahkan, pembangunan pelabuhan ini akan dikembangkan melalui sistem pola kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tujuannya menurut dia, agar pengembangannya lebih profesional dan berkualitas guna meningkatkan daya saing dalam peningkatan mutu pelayanan pariwista di Pulau Dewata. Pembangunan pembangunam terus berlangsung, dan diprediksi rampung dua tahun lagi. “Kita harapkan tahun 2020-2021 pengerjaan proyek ini rampung,” tegas Gubernur Koster.

Tampak pula ikut mendampingi Menhub dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra bersama Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkungan Pemprov Bali. (bbn/humasbali/rob)