Gubernur dan Pejabat di NTB Didorong Aktif Ber-Sosmed

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Gubernur dan Pejabat di NTB Didorong Aktif Ber-Sosmed

Selasa, 1 September 2020, 21:30 WITA Follow

beritabali/ist

BERITABALI.COM, NTB.

Agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat luas, Gubernur, pejabat-pejabat daerah, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), didorong agar selalu aktif di sosial media (sosmed).

Pasalnya, selain berkeinginan untuk memiliki sistem birokrasi yang bersih dan melayani, Pemprov NTB juga berupaya untuk menjadi pemerintahan yang benar-benar terbuka dan transparan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, I Gede Putu Aryadi menjelaskan, Pemprov NTB mengerahkan seluruh upaya untuk menjadi pemerintahan yang benar-benar terbuka dan transparan bagi masyarakat. Kata Gede Putu Aryadi, ada empat portal disuguhkan bagi masyarakat NTB untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah, murah dan cepat.

Ke-empat portal informasi tersebut adalah Portal Website PPID NTB, website masing-masing OPD, aplikasi E-Sakip, serta aplikasi NTB Care.

"Dengan portal informasi dan aplikasi ini, keluh kesah masyarakat dapat langsung ditanggapi oleh pejabat terkait," Gede Putu Aryadi, pada Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas NTB, di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, Senin (31/8).

Rapat secara daring dan dievaluasi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI dan diikuti oleh seluruh OPD lingkup Pemprov NTB. Lebih lanjut, atas berbagai terobosan dalam membuat sistem birokrasinya menjadi lebih baik, berbagai penghargaan diraih oleh Pemprov NTB.

Diantaranya, penghargaan 'Indonesia's Attractiveness Award' pada 2019 lalu. Dan penghargaan 'Predikat Kepatuhan Tinggi' atas keberhasilan menembus zona hijau atas kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Pelayanan Publik. Juga meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 dengan kualifikasi tertinggi yakni Badan Publik Informatif.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah pada rapat evaluasi secara daring ini menerangkan, agar birokrasinya tetap berjalan kredibel, salah satunya dengan menerapkan metode Balance Scorecard (BSC). Dengan aplikasi E-Kinerja dan diperkuat dengan adanya kertas perjanjian kerja atau Attitude, Attention, Action (A3) dengan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB.