Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 28 Oktober 2026
Relawan Dinsos Agar Diangkat Jadi Pegawai Kontrak
Usulan Komisi IV DPRD Tabanan
beritabali/ist/Relawan Dinsos Agar Diangkat Jadi Pegawai Kontrak.
BERITABALI.COM, TABANAN.
DPRD Tabanan mengusulkan agar relawan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) diangkat sebagai pegawai kontrak daerah.
Usulan itu disampaikan oleh Komisi IV DPRD Tabanan. Pengangkatan sebagai tenaga kontrak daerah ini setidaknya bisa menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah kepada para relawan yang sering dikerahkan dalam beberapa kegiatan sosial. Bahkan sampai membantu bencana alam.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana mengatakan, proses pengangkatannya bisa dilakukan secara bertahap. Disesuaikan dengan lama pengabdian dari relawan atau petugas sosial tersebut.
“Di situ ada banyak relawan yang bekerja. Ada TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan). Tagana (Taruna Siaga Bencana),” ujarnya, Minggu (14/11).
Diakuinya, beberapa di antara relawan atau petugas tersebut merupakan tenaga kontrak yang direkrut pemerintah pusat. Melalui Kementerian Sosial RI. Namun setelah proses rekrutmen tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
“Contoh di Klungkung dan Denpasar. TKSK diangkat menjadi kontrak. Karena ini semua tergantung kebijakan pemimpin daerah. Ini dimungkinkan,” imbuhnya.
Hanya saja, dia menegaskan, proses pengangkatannya bisa dilakukan secara bertahap. Dilihat dari sisi lama pengabdiannya. Apalagi selama ini para relawan ini terhitung aktif.
“Lihat jenjang pengabdiannya. Berapa lama sudah dia menjadi relawan. Kemarin saja ada bencana, mereka aktif. Bukan hanya di daerahnya saja. Seperti waktu gempa kemarin di Karangasem. Mereka ikut membantu,” ujarnya.
Kepala Dinsos P3A Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan, yang disinggung mengenai usulan itu menyebutkan bahwa pihaknya mengapresiasi. Hanya saja, pihaknya hanya bisa meneruskan usulan Komisi IV. Karena ini berkaitan dengan kebijakan pimpinan.
Disamping itu, dari beberapa petugas atau relawan, ada yang sudah berstatus tenaga kontrak pusat. Mereka direkrut langsung oleh Kementerian Sosial RI. Yakni pendamping PKH yang jumlahnya sebanyak 33 orang di Tabanan. Selebihnya ada sepuluh orang TKSK, 50 orang penyuluh sosial, serta 85 orang Tagana.
“Semuanya berstatus relawan. Bukan status kontrak. Kecuali yang pendamping PKH. Itu merupakan kontrak dari pusat. Rekrutmennya lewat Kementerian Sosial,” pungkasnya.
Reporter: bbn/adv
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5934 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4649 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2618 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2275 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2218 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
