BPBD Karangasem Baru Terima Satu Permohonan Bantuan Air Bersih

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

BPBD Karangasem Baru Terima Satu Permohonan Bantuan Air Bersih

Puncak Kemarau di September

Rabu, 23 Agustus 2023, 20:52 WITA Follow

bbn/dok beritabali/BPBD Karangasem Baru Terima Satu Permohonan Bantuan Air Bersih.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, KARANGASEM.

Menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi pada bulan September mendatang, sejumlah wilayah di Karangasem diperkirakan masih akan mengalami krisis air bersih.

Kalaksa BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa dikonfirmasi, Rabu (23/8/2023) menyebutkan, wilayah Kabupaten Karangasem yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih dampak musim kemarau seperti beberapa Desa di wilayah di Kecamatan Kubu, Karangasem, Abang hingga beberapa Desa di Kecamatan Bebandem.

“September sudah puncak Kemarau di Karangasem. Sejauh ini baru ada 1 permintaan yang masuk ke BPBD Karangasem dari Desa Ban, kemarin juga infonya ada permintaan bantuan air bersih ke PMI dari Seraya timur,“ kata Arimbawa.

Meski masih ada potensi wilayah yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau ini, namun menurut Arimbawa permintaan bantuan air besih diperkirakan tidak seperti musim kemarau sebelum–sebelumnya. Hal ini dikarenakan beberapa dusun dan desa di wilayah Kubu telah menerima program pamsimas dari pemerintah pusat melalui Dinas PUPR ditambah sebelumnya curah hujan turun cukup tinggi sehingga sebagian cubang dan bak penampungan masih terisi air.

Biasanya, sebelum adanya program Pamsimas dan curah hujan yang tinggi, permintaan bantuan pasokan air besih sudah masuk ke BPBD Karangasem sejak pertengahan bulan Maret, namun kali ini sudah mendekati September baru ada satu permintaan yang masuk.

“Walaupun seperti itu, kita tetap sudah melakukan rapat kordinasi untuk mengantisipasi musim kemarau ini, baik melibatkan lintas OPD seperti Dinas Sosial, PMI, PUPR, BPBD Provinsi juga berkordinasi dengan pihak suasta jika misalnya kedepan permintaan air bersih meniungkat,” tandas Arimbawa.