RUU Keimigrasian Batasi Pencegahan Keluar Negeri Maksimal 1 Tahun

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

RUU Keimigrasian Batasi Pencegahan Keluar Negeri Maksimal 1 Tahun

Rabu, 29 Mei 2024, 11:00 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/RUU Keimigrasian Batasi Pencegahan Keluar Negeri Maksimal 1 Tahun

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Draf Revisi UU tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengubah jangka waktu maksimal pencegahan orang ke luar negeri jadi maksimal satu tahun.

Draf itu jadi salah satu revisi UU yang disahkan jadi usul inisiatif DPR lewat Rapat Paripurna pada Selasa (28/5) kemarin.

Berdasarkan draf yang diterima CNNIndonesia.com, perubahan jangka waktu pencegahan itu termuat bersamaan dengan revisi Pasal 97 ayat 1 UU 6/2011.

"Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan," bunyi pasal tersebut di draf RUU Keimigrasian.

Aturan itu berbeda dengan UU Keimigrasian yang berlaku saat ini. Dalam UU Keimigrasian saat ini tak mengatur ihwal jangka waktu pencegahan ke luar negeri.

Frasa 'setiap kali dapat diperpanjang' dalam pasal UU eksisting dihapus dan dibatasi hanya dapat diperpanjang maksimal enam bulan.

"Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan," bunyi pasal itu di UU Keimigrasian yang berlaku.

Perubahan pembatasan jangka waktu pencegahan ini tak lepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-IX/2011 silam.

Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan frasa 'setiap kali' bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangannya, MK menilai pencegahan ke luar negeri yang tak dapat dipastikan batas maksimalnya itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu," mengutip pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan tersebut. (sumber: cnnindonesia.com)