Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Rabu, 28 Oktober 2026
RUU Keimigrasian Batasi Pencegahan Keluar Negeri Maksimal 1 Tahun
beritabali.com/cnnindonesia.com/RUU Keimigrasian Batasi Pencegahan Keluar Negeri Maksimal 1 Tahun
BERITABALI.COM, NASIONAL.
Draf Revisi UU tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengubah jangka waktu maksimal pencegahan orang ke luar negeri jadi maksimal satu tahun.
Draf itu jadi salah satu revisi UU yang disahkan jadi usul inisiatif DPR lewat Rapat Paripurna pada Selasa (28/5) kemarin.
Berdasarkan draf yang diterima CNNIndonesia.com, perubahan jangka waktu pencegahan itu termuat bersamaan dengan revisi Pasal 97 ayat 1 UU 6/2011.
"Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan hanya dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan," bunyi pasal tersebut di draf RUU Keimigrasian.
Aturan itu berbeda dengan UU Keimigrasian yang berlaku saat ini. Dalam UU Keimigrasian saat ini tak mengatur ihwal jangka waktu pencegahan ke luar negeri.
Frasa 'setiap kali dapat diperpanjang' dalam pasal UU eksisting dihapus dan dibatasi hanya dapat diperpanjang maksimal enam bulan.
"Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan," bunyi pasal itu di UU Keimigrasian yang berlaku.
Perubahan pembatasan jangka waktu pencegahan ini tak lepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-IX/2011 silam.
Putusan tersebut pada pokoknya menyatakan frasa 'setiap kali' bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangannya, MK menilai pencegahan ke luar negeri yang tak dapat dipastikan batas maksimalnya itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
"Pada sisi lain dapat menimbulkan kesewenang-wenangan aparat negara yaitu Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, dan pejabat lainnya yang berwenang untuk melakukan pencegahan kepada tersangka tanpa batas waktu," mengutip pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan tersebut. (sumber: cnnindonesia.com)
Editor: Redaksi
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Mess di Panjer Diserang 19 Orang, Empat Pemuda Luka
Dibaca: 5937 Kali
Perempuan 36 Tahun Akhiri Hidup di Kamar Kos Tulikup Gianyar
Dibaca: 4653 Kali
Rem Blong, Dua Pria Tewas Kecelakaan di Sukasada
Dibaca: 2621 Kali
Telkom Resmi Spin-Off Infrastruktur Fiber ke InfraNexia
Dibaca: 2278 Kali
Menkum Dorong WIPO Buat Standar Global Royalti, Karya AI Tak Dilindungi
Dibaca: 2221 Kali
ABOUT BALI
Misteri Lontar Lombok yang Tersimpan di Museum Dukuh Penaban Karangasem
Nyenuk Ngingkup di Tampaksiring Kembali Digelar Setelah 48 Tahun
Guruh Sudah Meramal Overtourism Bali pada Lagu "Chopin Larung" 1975
Ban Truk Meledak, Sopir Tewas di Rest Area Pekutatan
Menelusuri Jejak Arsitektur Taman Soekasada Ujung