Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
- Selasa, 28 Juli 2026
Komisi I DPRD Tabanan Konsultasi ke Kemenpan RB Soal P3K Paruh Waktu
beritabali/ist/Komisi I DPRD Tabanan Konsultasi ke Kemenpan RB Soal P3K Paruh Waktu.
BERITABALI.COM, TABANAN.
Komisi I DPRD Tabanan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Konsultasi ini terkait dengan rencana rekrutmen tenaga non-ASN paruh waktu yang direncanakan oleh Pemkab Tabanan.
Selain anggota Komisi I DPRD Tabanan, tampak pula pada kunjungan ini Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan I Wayan Kotio, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tabanan I Made Urip Gunawan serta Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKSDM) Tabanan I Made Kristiadi Putra.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyebutkan, pihaknya melakukan langkah cepat untuk konsultasi pegawai non-ASN.
Sekilas politisi PDI Perjuangan asal Desa Batannyuh, Kecamatan Marga ini menyebutkan, bagi tenaga kontrak atau non-ASN yang sudah masuk dalam tahap seleksi bisa menerima honor sampai Juni 2025.
“Untuk selanjutnya masuk P3K paruh waktu,” ujarnya.
Sebelumnya, terkait dengan penerapan P3K paruh waktu di Pemkab Tabanan, Komisi I DPRD Tabanan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan akan melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian PANRB di Jakarta terkait dengan kejelasannya.
"Dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian PANRB nanti, kami tahu kejelasan tentang tenaga P3K paruh waktu sehingga bisa lebih jelas dalam melangkah dan menempuh kebijaksanaan terkait," ujar Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani.
Sementara itu, terkait ketersediaan anggaran di 2026 untuk pegawai non-ASN ketika dilakukan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan I Wayan Kotio mengatakan, karena kebijakan mempertahankan tenaga non-ASN atau tenaga honorer merupakan kebijakan pimpinan daerah yang sudah disetujui oleh DPRD, maka pihaknya akan mengusulkan anggarannya.
"Kami akan mengusulkan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," ujarnya.
Editor: Redaksi
Reporter: DPRD Tabanan
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
Pemuda di Kintamani Ditemukan Tewas Tergantung di Kebun
Dibaca: 3883 Kali
Anggota DPRD Gianyar Wayan Gede Sudarta Meninggal di Malaysia
Dibaca: 2801 Kali
Guru SD di Singaraja Dilaporkan atas Dugaan Pencabulan Siswi
Dibaca: 2030 Kali
Klinik Polres Jembrana Raih FKTP Terbaik I di Bidokkes Award 2026
Dibaca: 1973 Kali
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Siswi SD di Payangan
Dibaca: 1802 Kali
ABOUT BALI
Riset BRIN Ungkap Alasan Masyarakat Bali Mulai Memilih Krematorium untuk Ngaben
Tradisi Mepatung di Bangli, Penampahan Galungan yang Pererat Persaudaraan
Video Langka Calonarang dan Janger Pegok 1937 Ditemukan di Jerman
Tradisi Wadak di Mengani Tetap Lestari, Desa Batasi Satu Godel Setahun
Wali Panguangan, Tradisi Sakral Syukuran Panen di Desa Mengani Bangli