Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. 

Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Pengendalian Gratifikasi yang dibuka langsung oleh Bupati I Wayan Adi Arnawa di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Rabu (5/11).

Kegiatan yang difasilitasi Inspektorat Kabupaten Badung ini merupakan rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 dan menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai pemateri utama.

Dalam sambutannya, Bupati Adi Arnawa memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Pemkab Badung dan KPK RI dalam memperkuat sistem pengawasan internal serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan aparatur.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan aparatur pemerintah agar memahami secara benar setiap regulasi dan tidak salah menafsirkan aturan. Kesalahan interpretasi sering sekali menjadi awal munculnya praktik korupsi atau gratifikasi,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) pada delapan area utama, mulai dari perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, perizinan, hingga akuntabilitas pemerintahan.

“Mari tumbuhkan budaya antikorupsi di seluruh lini, sejalan dengan semangat ‘Badung Berintegrasi’ untuk menuju tata pemerintahan yang profesional, transparan, dan berdaya saing global,” ucapnya.

Bupati Adi Arnawa menutup sambutannya dengan pesan filosofis: “Integritas bukan teori, tapi cara hidup. Air yang jernih adalah air yang mengalir, bergerak dan membersihkan. Begitu pula ASN dan masyarakat yang terus bergerak menjaga kejujuran, menolak suap, dan melaporkan gratifikasi demi Badung yang bersih dan berintegritas.”

Sugiarto, Kasatgas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK RI, memaparkan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran finansial, tetapi bentuk hilangnya nilai kejujuran dan tanggung jawab moral.

Ia mengajak ASN membangun budaya kerja berintegritas dengan prinsip: “Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.”

Sugiarto menegaskan pentingnya pemahaman tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Setiap pemberian terkait jabatan, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun layanan, wajib dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja jika berpotensi memengaruhi keputusan.

Beberapa indikator antikorupsi turut dipaparkan:

- IPAK Nasional 2024: 71,53 (kategori rentan)

- IPK Indonesia 2024: skor 37/100, peringkat 99 dari 180 negara

- Skor SPI Badung 2024: 75,06 (kategori waspada), turun 4,89 poin dibanding tahun sebelumnya namun tetap di atas rata-rata nasional

KPK RI juga mengungkapkan bahwa tahun 2025 terdapat lebih dari 5.000 Penyuluh Antikorupsi (PAK) dan 665 Ahli Pembangun Integritas (API) aktif di seluruh Indonesia. Di Bali terdapat 63 penyuluh aktif, dan Badung tercatat memiliki 12 penyuluh yang terus menjalankan program edukasi integritas.

Sugiarto menutup pemaparannya dengan “lima jurus tahan godaan integritas”:Iman yang kuat, Konsistensi, Kewaspadaan, Kerelaan berkorban, dan Kesadaran akan akibat.

Kegiatan ini dihadiri Plt. Asisten Administrasi Umum, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektur Badung, para kepala OPD, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Badung.