Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai tahapan awal penyusunan Dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2027.

FGD yang berlangsung pada Rabu (11/2/2026) pukul 13.00 WITA di Ruang Rapat Sabha Niti Bappeda Karangasem ini mengusung tema Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rangka Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Stunting Secara Berkelanjutan.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan isu prioritas pembangunan daerah, memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan arah kebijakan sebelum pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD.

Dalam diskusi tersebut, Ketua PC KMHDI Karangasem, I Ketut Yoga Pramuditya, menekankan pentingnya penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi pembangunan manusia. Pelayanan dasar yang dimaksud meliputi sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, hingga tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Namun demikian, Yoga menilai masih terdapat berbagai tantangan serius di lapangan. Akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan dinilai belum merata, kapasitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas, tingkat kerentanan sosial masyarakat masih tinggi, serta terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Kondisi ini membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kuatnya keterkaitan antara kemiskinan dan stunting. Menurut Yoga, penanganan stunting tidak dapat dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

“Kemiskinan dan stunting memiliki korelasi yang sangat kuat. Intervensi tidak cukup hanya pada pemenuhan gizi balita, tetapi juga harus menyentuh edukasi ibu hamil, penguatan ekonomi keluarga, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yoga mendorong penguatan arsip dan inventarisasi data masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang presisi. Ia menyebut sejumlah faktor penting yang perlu diperhatikan, seperti kondisi lansia, status sosial dan keutuhan keluarga, penyandang disabilitas, kondisi geografis, pemerataan pembangunan, akses informasi, peran penggiat sosial, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, optimalisasi peran perbekel desa, serta integrasi data yang berkelanjutan.

Sementara itu, Bendahara PC KMHDI Karangasem, Ni Komang Yuli Kusuma Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya selama ini telah aktif melakukan aksi sosial dan pendataan langsung ke masyarakat melalui bidang sosial kemasyarakatan.

“Kami tidak hanya berbicara di forum, tetapi juga turun langsung. PC KMHDI Karangasem melalui bidang sosial kemasyarakatan secara konsisten melakukan pendataan dan aksi sosial untuk meminimalisir terjadinya salah sasaran program,” ujarnya.

Ia mencontohkan kegiatan KMHDI Mengajar yang dilaksanakan di wilayah Amed. Meski dikenal sebagai kawasan pariwisata, di wilayah perbukitan masih ditemukan anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan akses dan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, keterbatasan akses obat-obatan dan layanan kesehatan juga masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan. Wilayah pesisir berkembang karena pariwisata, namun di perbukitan masih banyak persoalan mendasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.

Sebagai solusi, PC KMHDI Karangasem mengusulkan program pelaporan terintegrasi yang menghubungkan masyarakat, desa, dan perangkat daerah secara sistematis guna memperkuat validitas data dan memastikan kebijakan tepat sasaran.

“Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, data bisa diperbarui secara berkala dan kebijakan dapat diambil berdasarkan kondisi riil masyarakat. Ini penting agar program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.