Fraksi Gerindra Kritik Kesenjangan Upah dan Kebutuhan Hidup Layak di Bali

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Fraksi Gerindra Kritik Kesenjangan Upah dan Kebutuhan Hidup Layak di Bali

Senin, 26 Oktober 2026, 18:57 WITA Follow

beritabali/ist/Fraksi Gerindra Kritik Kesenjangan Upah dan Kebutuhan Hidup Layak di Bali.

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti kesenjangan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp3.207.491 dan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mencapai Rp5.250.000.

Selisih sekitar Rp2,04 juta per bulan itu dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Bali dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Senin (26/10/2026).

"UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp3.207.491, sementara estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) mencapai Rp5.250.000. Adanya kesenjangan sebesar Rp2.042.541 per bulan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," ujar Harja Astawa.

Menurut Harja, pembangunan Bali tidak cukup hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi juga harus memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang layak ketika bekerja di Pulau Dewata.

"Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata, Bali juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja," katanya.

Fraksi Gerindra-PSI mendesak Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kajian KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan UMP ke depan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan pengupahan lebih berkeadilan dan memperhatikan kebutuhan hidup pekerja.

Selain persoalan upah, Fraksi Gerindra-PSI turut menyoroti pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi Bali. Meski sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan kondisi yang relatif baik, fraksi menilai manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, fraksi mencatat target pertumbuhan ekonomi Bali pada 2027 sebesar 5,60 hingga 6,40 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 1,75 hingga 2,25 persen.

"Jika bicara angka makro terlihat sudah bagus, kemiskinan rendah, pengangguran rendah. Namun satu hal yang mesti menjadi perhatian kita adalah bahwa di balik itu, pertumbuhan ekonomi belum merata," ujar Harja Astawa.

Raperda APBD 2027 selanjutnya masih akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Bali bersama pemerintah provinsi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.