Badung Cari Solusi untuk Lahan Warga Masuk Ruang Terbuka Hijau dan LP2B

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Badung Cari Solusi untuk Lahan Warga Masuk Ruang Terbuka Hijau dan LP2B

Selasa, 11 Agustus 2026, 11:44 WITA Follow

beritabali/ist/Badung Cari Solusi untuk Lahan Warga Masuk Ruang Terbuka Hijau dan LP2B.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan formulasi untuk mencari solusi bagi masyarakat yang lahannya ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Kebijakan tersebut menjadi perhatian Pemkab Badung karena penetapan lahan sebagai RTH dan LP2B berdampak pada pembatasan pemanfaatan lahan untuk pembangunan. Kondisi ini terutama dirasakan pemilik lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Badung.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengatakan pemerintah memahami persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya pemilik lahan yang masuk dalam kawasan RTH dan LP2B.

"Kita akan buat formulasi, sambil berjalan.Kita sangat memaklumi juga, apa yang disampaikan warga masyarakat kita, karena di sisi lain dapat menikmati dan di sisi lainnya tidak boleh dibangun di tempat tersebut," ujarnya, belum lama ini di Badung.

Menurut Adi Arnawa, persoalan tersebut akan dikaji bersama DPRD Badung. Pemkab Badung akan mencari formulasi kebijakan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan RTH dan LP2B.

"Apa yang perlu kita kaji dan rancang akan dilakukan bersama dewan nantinya sehingga, akan ada suatu keputusan terutama, keputusan yang berpihak kepada warga masyarakat yang tanahnya diperuntukan ke dalam RTH dan LP2B," katanya.

Ganti Rugi Lahan Masih Dikaji

Salah satu opsi yang muncul adalah pemberian ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan RTH. Namun, menurut Adi Arnawa, opsi tersebut membutuhkan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Untuk ganti rugi lahan tentu harus dikaji terlebih dahulu dengan melihat kemampuan keuangan kita," ucapnya.

Pemkab Badung juga akan mencari bentuk solusi lain bagi masyarakat yang lahannya ditetapkan sebagai RTH. Pemerintah tetap menilai keberadaan ruang terbuka hijau penting untuk menjaga lingkungan, namun kepentingan pemilik lahan juga perlu diperhatikan.

"Tentu kami berharap, kepada pemilik lahan yang akan dijadikan RTH ini harus menyadari juga karena, kita perlu lahan terbuka hijau. Akan tetapi, tetap saya akan memikirkan solusi terhadap masyarakat yang tanahnya kena RTH, apakah dalam bentuk insentif nantinya.Jika dilihat kita telah beri kebebasan pajak, produk pertanian nya kita beli sudah kita lakukan," tutupnya.