Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menyampaikan pidato tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran 2023 dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Tabanan, Kamis (21/3). Beberapa rincian penting dari LKPJ tersebut di antaranya soal pendapatan daerah hingga ketahanan pangan.

Sanjaya juga memaparkan pokok-pokok mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023, yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yakni realisasi APBD tahun 2023 dan merupakan gambaran realisasi anggaran yang disusun sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Adapun isi dari LKPJ bupati, yakni Pendapatan Daerah, realisasi pendapatan daerah kabupaten Tabanan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 2.008.956.147.271,93 (dua triliun delapan milyar sembilan juta rupiah lebih) atau 91,62 persen, dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.192.714.769.889,00 (dua trilyun seratus sembilan puluh dua  milyar tujuh ratus juta  rupiah lebih). 

Komponen pendapatan daerah kabupaten tabanan tahun anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya sebesar Rp. 508.529.139.058,93 atau lima ratus delapan miliar, dana pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 1.500.403.008.213,00 atau satu triliun lima ratus  milyar rupiah lebih, atau 95,06 persen dari anggaran sebesar Rp. 1.578.345.722.688,00 atau satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Sementara Belanja Daerah, realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp. 2.017.346.770.915,11 atau sekitar 90,86 persen dari total belanja sebesar Rp. 2.220.238.098.026,00," jelas Sanjaya. 

Selain itu  ada pembiayaan daerah dengan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 30.042.858.404,51 atau tiga puluh milyar empat puluh dua  juta rupiah lebih) dari total pembiayaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 27.523.328.137,00 (dua puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh tiga juta rupiah lebih).

Sanjaya juga menyebutkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam kegiatan pada APBD Tahun 2023 telah menunjukkan hal yang positif dan tercermin dari berbagai penghargaan yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya, seperti yang telah diraih, yakni piagam penghargaan dari Badan Pangan Nasional sebagai Kabupaten Dengan Ketahanan Pangan Terbaik  I  dengan indeks ketahanan pangan 92,20.

“Selanjutnya yaitu piagam penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai peraih Peringkat Terbaik Pertama Pengelolaan Dana Desa di Bali, dilanjutkan dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang ke-9 kalinya secara beruntun, terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022," ujarnya. 

Penghargaan lainnya yaitu penghargaan Satyalancana Wirakarya, dari Presiden Republik Indonesia, Piagam penghargaan dari  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Penghargaan Apresiasi Daerah Peduli Pelayanan Publik dari Kompas TV. Penghargaan Duta Orang Tua Hebat di Tingkat Nasional pada Forum Gebyar Keluarga Balita untuk 1000 hari pertama kehidupan tahun 2023 di Auditorium BKKBN. Dan selanjutnya Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).