DPRD Badung Minta APBD 2025 Dirasionalisasi, Pendapatan Turun Jadi Rp9,5 Triliun

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Minta APBD 2025 Dirasionalisasi, Pendapatan Turun Jadi Rp9,5 Triliun

Senin, 17 November 2025, 23:36 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Minta APBD 2025 Dirasionalisasi, Pendapatan Turun Jadi Rp9,5 Triliun.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Istimewa bertema “Rumaketing Taksuning Bhuwana” yang bermakna menyatukan seluruh potensi untuk membangun Badung.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Minggu (16/11/2025).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama para Wakil Ketua, serta dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, Sekda I.B. Surya Suamba, pimpinan lembaga daerah dan vertikal, anggota Forkopimda, jajaran OPD, KPU–Bawaslu, hingga Fraksi DPRD Badung.

Usai sidang, Anom Gumanti menyampaikan bahwa Paripurna Istimewa ini menjadi momentum penting bagi Bupati Badung untuk melaporkan capaian serta rencana pembangunan ke depan.

“Di sinilah kita berikan ruang kepada Bupati untuk menyampaikan kepada masyarakat Badung program-program yang sudah dan akan dicapai,” jelasnya.

Ia menilai Bupati Adi Arnawa yang baru delapan bulan menjabat telah menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor.

“Tadi sudah banyak dijelaskan, dan saya kira sangat lengkap,” tambahnya.

Namun demikian, Ketua DPRD Badung menyampaikan adanya penyesuaian signifikan dalam pembahasan APBD 2025.
Kondisi pendapatan daerah yang tidak tercapai membuat seluruh program di masing-masing dinas harus melalui proses rasionalisasi.

Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp 10,5 triliun, kini harus diturunkan menjadi Rp 9,5 triliun.
Sementara APBD Badung yang sempat dirancang sebesar Rp13 triliun direvisi menjadi Rp 10,3 triliun.

“Inilah langkah yang baik. Prestasi tidak selalu dilihat dari angka kenaikan. Yang terpenting adalah pengelolaan anggaran yang realistis,” tegas Anom.

Ia juga menyoroti efisiensi yang telah dilakukan, termasuk penghematan sebesar Rp 25 miliar, sebagai bukti keseriusan dalam menjaga kesehatan fiskal daerah.

“Dewan mendukung penuh agar anggaran Badung tetap realistis dan tepat sasaran,” ungkapnya.