Otoritas Bandara Ngurah Rai Belum Sosialisasi Langsung Ijin Reklamasi

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Otoritas Bandara Ngurah Rai Belum Sosialisasi Langsung Ijin Reklamasi

Rabu, 6 Juni 2018, 10:40 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Beritabali.com,Badung. Otoritas Bandara Ngurah Rai menyebutkan belum secara langsung bertatap muka untuk melakukan sosialisasi terkait ijin reklamasi sebagai upaya perluasan bandara kepada masyarakat Desa Adat Kuta. Kendati demikian mereka sudah menyampaikannya melalui pesan aplikasi pada Bendesa Adat Kuta.

[pilihan-redaksi]
Communication Head and Legal Section Head Bandara Ngurah Rai, Arie Ahsanurrohim mengatakan sosialisasi memang telah disampaikan dengan menghubungi Bendesa Adat Kuta melalui pesan Whatsapp (WA). Akan tetapi, kata dia untuk tatap muka secara langsung belum dilakukan. Menurutnya hal itu tinggal menunggu waktu saja karena sedang dijadwalkan. Kepastian pertemuan dengan masyarakat Desa Adat Kuta, kata dia akan direncanakan sebelum akhir Juni 2018.

"Masih mengkoordinasikan, setelah izin reklamasi nantinya keluar otomatis izin tersebut akan dibawa oleh PTPP untuk mengurus seluruh perizinan dari versinya. Jika dilihat, dari izin secara normatif sudah semuanya. Tinggal Desa adat Kuta saja yang belum kami lakukan sosialisasi," katanya Selasa, (5/6) di Tuban, Badung.

Ditambahkan, jika dilihat secara normatif masyarakat Bali akan mengizinkan apa yang akan kami lakukan. Akan tetapi, masyarakat tidak cukup disampaikan dengan kalimat saja. Tentu, kata dia sangat perlu dilakukan pertemuan dengan cara tatap muka dengan pihak manajemen Angakasa Pura I.

Terkait bahan material reklamasi untuk pelebaran Bandara, maka pihak Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung berencana akan mengambil material sebagian dari luar Bali dan di daerah Bali sendiri. Rencananya material akan diangkut menggunakan kapal lau khususnya untuk material yang didatangkan dari luar Bali.

[pilihan-redaksi2]
"Terkait dengan hal tersebut, Kami masih menunggu proses perizinannya. Terutama, izin pengoperasian kapal asing dari pihak pelaksana pengerjaan proyek nantinya," jelasnya.

Sementara itu, pihaknya akan melakukan perencanaan kontruksi yang ditargetkan pada 24 Juni 2018 mendatang. Langkah pertama diambil dari lahan yang telah ada saat ini. Kemudian disusul ke wilayah laut, sembari menunggu kapal pembawa material datang. Sedangkan terkait tahap satu reklamasi, rencananya dilakukan dengan luas 6 sampai 8 hektar.

"Itu bukan izin baru terkait mendapatkan material yang akan dibutuhkan nantinya. Izin masih berlaku oleh PP, yang mana izin tersebut sudah selama tiga tahun telah kami penuhi serta masih berlaku," ujarnya. (bbn/aga/rob)