Alasan Golkar Minta Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

Alasan Golkar Minta Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo

Selasa, 19 Maret 2024, 08:11 WITA Follow

beritabali.com/cnnindonesia.com/Alasan Golkar Minta Jatah 5 Menteri Kabinet Prabowo

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut secara spesifik soal ambisi partainya mendapat jatah lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran. Keinginan tersebut Airlangga sampaikan di depan ketua partai Golkar tingkat daerah di Bali pada Jumat (15/3).

Beberapa petinggi Partai Golkar pun telah mengungkap alasan partai berlambang pohon beringin itu menyampaikan jatah 5 menteri usai Pilpres 2024.

Lokomotif utama koalisi pemerintah

Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Markus Mekeng mendasarkan permintaan itu atas kesuksesan Golkar dalam Pileg 2024 yang berhasil mendekati PDIP. Dengan perolehan itu Mekeng beralasan Golkar bakal menjadi lokomotif utama koalisi pemerintah selanjutnya.

"Tentunya kita akan menjadi lokomotif utama, dalam koalisi ini pemerintahan ini, Bapak Prabowo. Tentunya wajar kalau kita minta apresiasi yang dapat 5 kursi ini," kata Mekeng saat dihubungi, Senin (18/3).

Ia juga menyebut permintaan itu bakal disampaikan langsung oleh Golkar kepada Prabowo. Namun, Ia menegaskan persetujuan itu menjadi hak prerogatif presiden.

"Tentunya kami sampaikan kepada presiden. Apakah presiden setuju atau enggak itu kan prerogatif presiden," ucap Mekeng.

Semangat ke kader

Kontras dengan Mekeng, Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut alasan permintaan jatah 5 kursi di kabinet ini sekadar untuk memberikan semangat kepada kader. Doli menyebut permintaan yang disampaikan Airlangga itu awalnya hanya diperuntukkan kepada internal Golkar.

"Kemudian terkuak oleh media, sebetulnya informasi yang memberikan semangat saja kepada kawan-kawan internal," kata Doli.

Ia menegaskan persoalan kursi di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Akan tetapi, kata dia, biasanya penentuan jatah menteri akan dibahas oleh presiden terpilih dengan petinggi parpol pengusung.

"Nah, terkait soal Golkar, kami juga tentu pada akhirnya ada perundingan, ada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan ketua umum kami Pak Airlangga Hartarto," jelas Doli.(sumber: cnnindonesia.com)

Berita Premium

•

Jalanan Denpasar Berderet Sampah, Kos-kosan Luput dari Pengelolaan

•

Legal atau Ilegal? Kadis Pariwisata Bedah Bisnis Vila di Bali

•

Kata Bule Sampah soal Proyek Energi Sampah hingga Penundaan TPA Suwung

•

Mengapa Investasi di Bali hanya Berkutat di Bagian Selatan

•

Solusi Sampah Bali: Gugat Lewat Class Action dan Libatkan Swakelola

Editor: Redaksi

Reporter: bbn/net

Berita Bahasa Bali

Berita Bali Terkini

Info Bali

Berita Bali

Terkini Dari Bali

All About Bali

Tentang Bali

Survei Pembaca Beritabali.com

Ayo Ikut Menentukan Arah Media Lokal! Dengan mengisi survei ini, Anda ikut berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan terpercaya.