DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran

Selasa, 7 Juli 2026, 09:07 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025, Fokus Evaluasi Efektivitas Anggaran.

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/7/2026).

Agenda rapat diawali dengan penyampaian penjelasan Bupati Badung terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD merupakan kewajiban kepala daerah setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Hari ini Bupati Badung telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK," jelasnya disela kegiatan Rapat Paripurna, penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung 2025, Senin (6/7/2026) di Ruang sidang utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban untuk membahas laporan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Setelah laporan pertanggungjawaban kami terima, DPRD wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dari hasil pembahasan itu nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD tahun berikutnya," ujarnya.

Dalam proses pembahasan, DPRD Badung akan menelaah berbagai aspek penting, mulai dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat Kabupaten Badung.

Evaluasi tersebut dinilai penting karena keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata program pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami akan melakukan evaluasi secara objektif, apakah pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah tepat sasaran, sesuai aturan hukum, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah," tutup Anom Gumanti.