DPRD Badung Dalami Penyebab SiLPA APBD 2025

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Dalami Penyebab SiLPA APBD 2025

Selasa, 7 Juli 2026, 16:04 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Dalami Penyebab SiLPA APBD 2025.

BERITABALI.COM, BADUNG.

DPRD Kabupaten Badung memastikan akan mengkaji secara menyeluruh besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebelum menarik kesimpulan terkait penyebab tingginya sisa anggaran tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, mengatakan besarnya SiLPA tidak selalu menunjukkan rendahnya kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi besaran SiLPA, mulai dari efisiensi pelaksanaan program hingga penghematan yang diperoleh melalui proses pengadaan barang dan jasa.

"Kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa SiLPA yang besar berarti pemerintah tidak bekerja. Bisa saja muncul karena efisiensi anggaran atau hasil tender yang lebih rendah dari pagu yang disiapkan. Namun tentu DPRD akan menelusuri penyebabnya secara komprehensif agar memperoleh gambaran yang utuh," ujarnya, di sela Rapat Paripurna, penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung 2025, Senin (6/7/2026) di Badung.

Menurut Anom Gumanti, pembahasan DPRD akan difokuskan pada berbagai aspek yang berpotensi memengaruhi realisasi APBD sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada tahun berikutnya.

Selain SiLPA, DPRD Badung juga akan mengevaluasi rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut selama ini dialokasikan untuk mengantisipasi kondisi darurat, seperti bencana alam maupun kejadian luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

"Belanja Tidak Terduga (BTT) memang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi. Namun demikian, kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap pengalokasian maupun realisasinya agar perencanaan keuangan daerah ke depan semakin akurat dan tepat sasaran," bebernya.

Ia menegaskan DPRD Kabupaten Badung akan menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam penyempurnaan tata kelola keuangan daerah sekaligus penyusunan APBD pada tahun anggaran berikutnya.