DPRD Badung Soroti Rumitnya OSS, Usul Bentuk Klinik Perizinan

guest@beritabali.com

Beritabali ID: —

Langganan

Beritabali Premium Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Lihat Benefit Lainnya

DPRD Badung Soroti Rumitnya OSS, Usul Bentuk Klinik Perizinan

Senin, 15 Juni 2026, 21:47 WITA Follow

beritabali/ist/DPRD Badung Soroti Rumitnya OSS, Usul Bentuk Klinik Perizinan.

BERITABALI.COM, BADUNG.

Proses pengurusan izin usaha yang dinilai masih rumit, terutama melalui sistem Online Single Submission (OSS), kembali menjadi perhatian di Kabupaten Badung. Kondisi tersebut memunculkan kritik terhadap pelayanan pemerintah daerah kepada investor maupun pelaku usaha yang selama ini berkontribusi besar terhadap pembangunan dan pendapatan daerah.

Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, saat mengikuti diskusi bersama sejumlah tokoh asosiasi dan praktisi pariwisata pada Minggu (14/6/2026).

Dalam forum tersebut, Puspa Negara menilai pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada dunia usaha sebagai bentuk timbal balik atas kontribusi yang telah diberikan para pelaku usaha kepada daerah.

“Kalau dari kami di DPR melihat, 10 persen asetnya sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Artinya, kami di Pemerintah Kabupaten Badung sudah memiliki aset 10 persen di usaha Bapak Ibu. Lalu, apa pelayanan pemerintah kepada pengusaha?,” terangnya dalam kesempatan tersebut belum lama ini di Badung.

Menurutnya, para investor dan pelaku usaha telah berperan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun aset pemerintah. Karena itu, pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan responsif menjadi hal yang penting untuk terus diperbaiki.

DPRD Dorong Percepatan Penyelesaian Persoalan Perizinan

Puspa Negara juga mengapresiasi komitmen para pelaku usaha yang tetap memilih berinvestasi di Badung meski masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses birokrasi perizinan.

Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya menampung aspirasi, tetapi juga segera menghadirkan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha.

“Saya berterima kasih kepada seluruh yang hadir dan inisiator dari FGD ini. Saya berharap nanti Bupati, Ketua DPRD, dan unit teknis secara panelis hadir di tengah-tengah kita, sehingga persoalan-persoalan ini bisa segera dieliminasi,” paparnya.

Dalam diskusi tersebut, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bali turut mengusulkan pembentukan Klinik Guidance atau klinik bimbingan perizinan. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat pendampingan bagi pelaku usaha dalam memahami serta menyelesaikan proses perizinan melalui sistem OSS yang masih dianggap kompleks oleh sebagian masyarakat.

Usulan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Badung.